PEKANBARU-- Kasus Besar di Tubuh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V yang saat ini berubah Nomenklatur menjadi PTPN IV Regional III segera di Bongkar Induk Organisasi KNPI.

Kasus yang dimaksud adalah terkait Pengadaan Beras bagi lebih kurang 12 Ribu Karyawan PTPN V, yang saat itu masih dipimpin oleh Direktur Utama (Dirut) Jatmiko K Santosa.

Tabir Misteri atas Kasus tersebut segera di Bongkar oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau periode: 2022-2025.

Bertempat di Ruang Tunggu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau, Ketua Larshen Yunus katakan, bahwa pihaknya memegang sejumlah Berkas terkait Bukti Otentik Proyek Pengadaan Beras yang dilakukan oleh Serikat Pekerja (SPTP BUN) PTPN V Pekanbaru (Pusat) yang saat itu dipimpin oleh Ketua Asmanuddin Sinaga, selaku Manager Pembelian Sei Galuh dan Sekretaris Henrizal, selaku KTU di PTPN V dan Bendahara Umum Serikat Pekerja PTPN V Pusat, Muslim Harahap, yang saat ini disinyalir Keberadaannya masih dalam tanda tanya.

Menurut Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Kasus Pengadaan Beras bagi Karyawan PTPN V saat itu benar-benar telah Merugikan Belasan Ribu Orang. Karena sesuai aturannya, Perusahaan memberikan 15 Kg bagi Kepala Keluarga, 9 Kg bagi Istri dan 7,5 Kg bagi Anak (Maksimal 3 Orang).

"Tabir Misteri ini Harus Segera Kami Bongkar! Jatmiko K Santosa Wajib mempertanggung Jawabkannya, karena pada saat itu masih aktif sebagai Dirut PTPN V sebelum menjadi Dirut Palmco seperti saat ini. Bayangkan saja!!! hitungan kasar dari kami, kalaulah ada 10 Ribu Orang Karyawan PTPN V tahun 2023 yang lalu, maka estimasi Kerugian atas Ketiadaan Beras saat itu sebesar Rp. 2 Milyar Lebih persatu Tahun. Pokoknya Wallahuallam Bissawab" ujar Larshen Yunus.

Ketua KNPI Riau sekaligus menjabat sebagai Wasekjen DPP KNPI (Pusat) itu pastikan, bahwa pihaknya segera Menelanjangi Temuan tersebut, karena terbukti telah banyak merugikan Masyarakat, khususnya Para Karyawan di PTPN V saat itu.

"Perlu kami rincikan sebagai bahan Penyelidikan (Lidik) Aparat Penegak Hukum (APH), bahwa Lebih Kurang 13 Ribu Orang Karyawan PTPN V pada tahun 2023 yang lalu, Terancam Kelaparan. Karena Pendistribusian Beras dari pihak Serikat Pekerja Pusat tidak ada alias Nihil, sementara disatu sisi Anggaran sudah ada dan ngak tahu ntah kemana. Seperti di Kebun, Pabrik dan atau Unit Sei Pagar, Sei Galuh, PKS Sei Galuh, Sei Garo, Tandun, Terantam, Tamora, Sei Kencana, Sei Berlian, Sei Lindai, Sei Batu Langkah, PKS Tandun, Sei Rukun, Sei Intan, Sei Tapung dan Lokasi Lainnya" Jelas Larshen Yunus.

Ketua KNPI Provinsi Riau itu Juga mengajak semua pihak untuk memberikan Atensinya terhadap Permasalahan tersebut. APH, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung hingga Mabes Polri diminta untuk benar-benar Berani Menghadirkan Kepastian Hukum atas temuan ini.

"InshaAllah hari Senin besok kami berangkat ke Jakarta. Selain ke APH tersebut, Tabir Misteri atas kasus ini juga akan kami Paparkan dihadapan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir dan ditembuskan melalui Surat ke Kantor Sekretariat Presiden (KSP), mohon do'a dan dukungannya. Mari sama-sama kita Bersihkan Perusahaan Plat Merah seperti PTPN mulai saat ini. Bersih-bersih menuju Pemerintahan yang baru, di Era Presiden Prabowo Subianto" ungkap Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Relawan GARAPAN (Gabungan Rakyat Prabowo Gibran).

Hingga berita ini diterbitkan, Jum'at (21/6/2024) DPD KNPI Provinsi Riau diketahui telah berkoordinasi dengan DPP KNPI di Jakarta, untuk dilakukan Pengiriman Berkas Surat Permohonan Izin Mengadakan Aksi Demonstrasi kepada Polrestabes setempat, Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung Kementerian BUMN dan di depan Kantor Pusat PTPN, di Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Gedung Agro Plaza Jakarta Selatan.

"Ayo Pemuda Indonesia, Bersatulah!!! Mari kita Lawan Sikap Zholim. BUMN harus bersih-bersih. Jangan Hisap uang rakyat dengan cara-cara Picik seperti itu. Stop Bersandiwara. Cepat atau Lambat Bauk Bangkai itu akan tercium juga. Ayo JUJUR, Berani JUJUR, Hebat!!!" akhir Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya. (*)